Pada tanggal 15 Oktober 2024, bertempat di Ruang Meeting Lantai 1 Bappeda Provinsi Gorontalo, telah dilaksanakan rapat koordinasi  yang membahas Rancangan Kegiatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) Fase 2. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari SDGs Center UNG selaku penggagas, Bappeda Provinsi Gorontalo, dan Provincial Expert SDGs-SSTC Project-GIZ.

Pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) atau Kerjasama Multi Pihak (KMP) merupakan pendekatan yang lebih kolaboratif, mensinergikan berbagai kekuatan sumber daya dari berbagai stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah dalam pencapaian target bersama untuk mempercepat pencapaian tujuan SDGs di Provinsi Gorontalo yaitu masyarakat sejahtera secara berkelanjutan. Tahapan pendekatan MSP meliputi tahapan inisiasi (perencanaan program dan aktivitas bersama), implementasi program MSP, monitoring dan evaluasi serta pengembangan program.

Raghel Yunginger (Kepala Pusat Studi SDGs Center UNG) menilai selama ini banyak program dari pemerintah maupun non pemerintah seperti akademisi swasta, dan filantropi yang kadang belum berdampak secara berkelanjutan kepada masyarakat akibat belum optimalnya  sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Untuk itu untuk mewujudkan pola kerja berbasis MSP, maka SDGs center UNG dan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo memulai tahapan inisiasi yang meliputi pemetaan isu prioritas, rancangan program dan aktivitas, serta pemetaan aktor MSP yang dikoordinasikan dengan Bapppeda Provinsi Gorontalo. Lokus percontohan penerapan pendekatan ini  masih difokuskan di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Rancangan program MSP untuk Kabupaten Gorontalo periode 2025-2026 difokuskan pada penurunan resiko stunting dengan 2 program utama yaitu; peningkatan pendapatan keluarga, dan peningkatan pola makanan bergizi dan perilaku hidup sehat.  Sedangkan Program MSP untuk Kota Gorontalo difokuskan pada peningkatan ekonomi bagi kelompok marginal dengan menyasar 4 output utama yaitu; 1) peningkatan pengetahuan, keterampilan dan motivasi dalam berwirausaha, 2) peningkatan akses modal usaha, 3) advokasi regulasi perlidungan kelompok marginal dalam berusaha, 4)    penguatan kelembagaan kelompok marginal menjadi lembaga yang mandiri.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEP) Dikky Sidiki mewakili pemerintah dan Bappeda Provinsi Gorontalo menyambut baik usulan program ini, dengan menekankan pentingnya optimalisasi pendekatan kolaborasi multi pihak untuk memastikan keberhasilan program pembangunan daerah Provinsi Gorontalo. Sementara Boby Rantow Payu selaku Provincial Expert SDGs-SSTC Project-GIZ menekankan perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan program ini dapat diterima di daerah tingkat dua, dengan dukungan pemerintah provinsi serta pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, program kerjasama multi pihak tidak hanya memastikan keberhasilan program pembangunan, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan suatu program yang berdampak kepada masyarakat secara berkelanjutan,  dan bahkan menjadi best practice transformasi tata kelola kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah di Provinsi Gorontalo.

Sebelumnya, Indonesia telah dua kali menyampaikan VNR, pertama kali di 2017 dan kedua kalinya di 2019.