Agenda SDGs Center UNG bersama pemerintah daerah terkait program MSP terus berjalan. Dua rapat kerja terakhir (10/1 dan 17/1) membahas lebih teknis penajaman program dan menentukan aktor  potensial yang dapat berkontribusi dalam Program MSP fase II.

“Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo yang dilakukan pada akhir tahun dan awal tahun ini merupakan lanjutan untuk mempertajam rancangan program dan aktivitas MSP yang akan dilaksanakan ke depan,” ujar Raghel Yunginger (Kepala Pusat Studi SDGs Center UNG).

Dalam rapat beberapa informasi penting menyoal permasalah stunting di Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian, diantaranya terkait permasalahn ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan angka pernikahan dini yang meningkat secara signifikan. Permasalahanya lain terkait perilaku dan kesadaran pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Di Kota Gorontalo, pemberdayaan kelompok marginal akan menyasar kelompok disabilitas, perempuan miskin sebagai kepala rumah tangga, dan lansia. Permasalahan pada kelompok marginal/rentan khususnya kaum disabilitas yakni rasa percaya diri dan keterbatasan pola komunikasi yang sangat terbatas. Disamping itu, penting untuk meningkatkan skill dan pengetahuan kepada relawan/pendamping disabilitas, relawan berperan penting dalam menjembatani kaum disabilitas dengan masyarakat umum.

“Kami SDGs Center UNG dan pemerintah daerah sudah bersepakat dan sudah menyusun program yang didetailkan dalam berbagai aktivitas dan indikator capaian, serta menentukan aktor-aktor yang dapat terlibat nantinya. Selanjutnya bersama dengan pemerintah daerah khususnya Bappeda kota dan kabupaten, kami akan mengagendakan FGD dengan setiap aktor/pemangku kepentingan yang akan terlibat baik unsur pemerintah maupun non pemerintah” kata Raghel.

Sebelumnya, Indonesia telah dua kali menyampaikan VNR, pertama kali di 2017 dan kedua kalinya di 2019.