KABUPATEN GORONTALO — Upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah terus dimatangkan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pembahasan Skenario Implementasi Program Kerja Multi Stakeholder Partnership (MSP) yang dilaksanakan di Ruang Rapat LPPM Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Minggu, 12 Januari 2025.

Rapat ini menjadi ruang koordinasi awal untuk menyamakan persepsi, merumuskan pembagian peran, serta menyusun langkah implementasi program kerja MSP agar berjalan terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan, antara lain Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Baznas Kabupaten Gorontalo. Turut hadir pula unsur kewilayahan, yakni Camat Limboto Barat, Kepala Desa Haya-Haya, dan Kepala Desa Hutabohu.

Dalam pembahasan, peserta rapat menyoroti pentingnya penajaman skenario program agar selaras dengan kebutuhan lapangan dan rencana pembangunan daerah. Penguatan sinergi antarsektor dinilai menjadi kunci keberhasilan MSP, terutama dalam mengintegrasikan program di bidang kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan UMKM.

Selain itu, rapat juga menegaskan perlunya mekanisme koordinasi berkelanjutan, termasuk penetapan tahapan kerja, indikator capaian, serta dukungan data dan pendampingan di tingkat kecamatan dan desa. Kehadiran pemerintah desa dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan program MSP dapat diimplementasikan sesuai kondisi riil masyarakat, sekaligus memperkuat keterlibatan komunitas sebagai penerima manfaat utama.

Melalui rapat ini, para pihak berkomitmen untuk melanjutkan proses perencanaan ke tahap berikutnya, termasuk penyusunan rencana aksi, penetapan fokus kegiatan, serta penguatan skema kolaborasi pendanaan dan pendampingan. Diharapkan, implementasi MSP di Kabupaten Gorontalo dapat menjadi model kemitraan yang mendorong layanan dasar dan penguatan ekonomi lokal secara lebih terpadu.

Sebelumnya, Indonesia telah dua kali menyampaikan VNR, pertama kali di 2017 dan kedua kalinya di 2019.